Author: admin

  • Heboh Mal-Gedung Pasang Pagar Tinggi, Polisi Pastikan Jakarta Aman

    Heboh Mal-Gedung Pasang Pagar Tinggi, Polisi Pastikan Jakarta Aman

    Kombes Pol Budi HermantoKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

    JAKARTA – Kemunculan pagar besi berukuran tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta belakangan memicu beragam spekulasi di media sosial.

     

     

    Pagar yang dipasang di beberapa titik strategis mal, seperti pintu masuk dan area halaman, dikaitkan dengan isu adanya rencana aksi demonstrasi pada awal Agustus.

    Menanggapi hal tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan hingga kini belum menerima surat pemberitahuan resmi mengenai rencana aksi unjuk rasa sebagaimana yang ramai diperbincangkan.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi keamanan, termasuk informasi yang beredar di berbagai platform media sosial.

    “Terkait tentang pagar, dalam situasi kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait aksi yang ada,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

    Meski belum ada pemberitahuan resmi, polisi tetap melakukan langkah antisipatif dengan memonitor dinamika yang berkembang di masyarakat guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif.

    Budi menegaskan, hasil koordinasi antara Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) hingga kini masih dalam keadaan aman dan terkendali.

    Ia menambahkan, terciptanya situasi yang kondusif merupakan hasil sinergi berbagai pihak, tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga partisipasi masyarakat.

    “Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerja sama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi termasuk dari masyarakat,” ujar Budi.

    Sebelumnya, pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan menjadi perbincangan warganet setelah beredar dugaan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap rencana demonstrasi yang disebut-sebut akan berlangsung pada Agustus. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang mengaitkan pemasangan pagar tersebut dengan adanya agenda aksi unjuk rasa tertentu.

  • Kapolda Sumsel Ubah Paradigma Polri: Keberhasilan Bukan Banyak Menangkap Penjahat, tetapi Mencegah Kejahatan

    Kapolda Sumsel Ubah Paradigma Polri: Keberhasilan Bukan Banyak Menangkap Penjahat, tetapi Mencegah Kejahatan

    Kapolda Sumsel Ubah Paradigma Polri: Keberhasilan Bukan Banyak Menangkap Penjahat, tetapi Mencegah Kejahatan

    Polda Sumsel Tangani 7.572 Kasus, Kapolda Fokus pada Pencegahan Kejahatan–

     

    Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, dan berbasis data. Salah satu perubahan mendasar yang kini ditekankan adalah mengubah ukuran keberhasilan kepolisian, dari semata-mata banyaknya kasus yang berhasil diungkap menjadi kemampuan mencegah tindak kejahatan sebelum terjadi.

    Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. saat memimpin Gelar Operasional (Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas) Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Mapolres Pagar Alam, Kamis (30 Juli 2026).

    Forum strategis tersebut diikuti seluruh Pejabat Utama Polda Sumsel, para Kapolres dan Kapolresta jajaran, serta kepala satuan kerja secara langsung maupun virtual untuk mengevaluasi kinerja selama Triwulan II sekaligus menyusun strategi menghadapi tantangan keamanan pada periode berikutnya.

    Kapolda: Mencegah Kejahatan Lebih Mulia daripada Mengungkapnya

    Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan bahwa keberhasilan aparat kepolisian tidak boleh hanya diukur dari banyaknya pelaku kejahatan yang ditangkap.

    Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat hidup aman karena tindak kriminal berhasil dicegah sejak awal.

    “Mengungkap kejahatan adalah prestasi, namun mencegahnya terjadi adalah kemuliaan sejati. Karena itu seluruh jajaran harus memperkuat fungsi preemtif dan preventif, membangun deteksi dini, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga setiap potensi gangguan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kejahatan,” tegas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

    Pernyataan tersebut menjadi arah baru dalam strategi pengamanan Polda Sumsel yang lebih menitikberatkan pada pencegahan dibanding penindakan semata.

    Pengambilan Keputusan Berbasis Data

    Kapolda menegaskan bahwa seluruh jajaran harus semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pemanfaatan data.

    Analisis terhadap tren kriminalitas, pemetaan wilayah rawan, hingga identifikasi potensi konflik harus menjadi dasar dalam menentukan langkah kepolisian di lapangan.

    Melalui pendekatan berbasis data, potensi gangguan keamanan diharapkan dapat terdeteksi lebih cepat sehingga langkah preventif dapat dilakukan sebelum muncul tindak pidana.

    Strategi tersebut menjadi bagian penting dari implementasi Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

    Polda Sumsel Tangani 7.572 Perkara

    Dalam Gelar Operasional tersebut juga dipaparkan capaian penanganan tindak pidana selama Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

    Sepanjang periode tersebut, Polda Sumatera Selatan menangani 7.572 perkara pidana.

    Dari jumlah tersebut, 4.392 kasus berhasil diselesaikan, atau mencapai 58 persen.

    Persentase penyelesaian perkara mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang berada pada angka 37,55 persen.

    Jenis tindak pidana yang masih mendominasi antara lain:

    Pencurian dengan pemberatan (Curat).

    Penyalahgunaan narkotika.

    Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

    Pencurian dengan kekerasan (Curas).

    Meski demikian, Kapolda kembali menekankan bahwa angka pengungkapan bukan satu-satunya indikator keberhasilan institusi.

    Karhutla Turun Hingga 60 Persen

  • Kapolda Sumsel Ubah Paradigma Polri: Keberhasilan Bukan Banyak Menangkap Penjahat, tetapi Mencegah Kejahatan

    Kapolda Sumsel Ubah Paradigma Polri: Keberhasilan Bukan Banyak Menangkap Penjahat, tetapi Mencegah Kejahatan

    Kapolda Sumsel Ubah Paradigma Polri: Keberhasilan Bukan Banyak Menangkap Penjahat, tetapi Mencegah Kejahatan

    Polda Sumsel Tangani 7.572 Kasus, Kapolda Fokus pada Pencegahan Kejahatan–

     

    Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, dan berbasis data. Salah satu perubahan mendasar yang kini ditekankan adalah mengubah ukuran keberhasilan kepolisian, dari semata-mata banyaknya kasus yang berhasil diungkap menjadi kemampuan mencegah tindak kejahatan sebelum terjadi.

    Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. saat memimpin Gelar Operasional (Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas) Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Mapolres Pagar Alam, Kamis (30 Juli 2026).

    Forum strategis tersebut diikuti seluruh Pejabat Utama Polda Sumsel, para Kapolres dan Kapolresta jajaran, serta kepala satuan kerja secara langsung maupun virtual untuk mengevaluasi kinerja selama Triwulan II sekaligus menyusun strategi menghadapi tantangan keamanan pada periode berikutnya.

    Kapolda: Mencegah Kejahatan Lebih Mulia daripada Mengungkapnya

    Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan bahwa keberhasilan aparat kepolisian tidak boleh hanya diukur dari banyaknya pelaku kejahatan yang ditangkap.

    Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat hidup aman karena tindak kriminal berhasil dicegah sejak awal.

    “Mengungkap kejahatan adalah prestasi, namun mencegahnya terjadi adalah kemuliaan sejati. Karena itu seluruh jajaran harus memperkuat fungsi preemtif dan preventif, membangun deteksi dini, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga setiap potensi gangguan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kejahatan,” tegas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

    Pernyataan tersebut menjadi arah baru dalam strategi pengamanan Polda Sumsel yang lebih menitikberatkan pada pencegahan dibanding penindakan semata.

    Pengambilan Keputusan Berbasis Data

    Kapolda menegaskan bahwa seluruh jajaran harus semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pemanfaatan data.

    Analisis terhadap tren kriminalitas, pemetaan wilayah rawan, hingga identifikasi potensi konflik harus menjadi dasar dalam menentukan langkah kepolisian di lapangan.

    Melalui pendekatan berbasis data, potensi gangguan keamanan diharapkan dapat terdeteksi lebih cepat sehingga langkah preventif dapat dilakukan sebelum muncul tindak pidana.

    Strategi tersebut menjadi bagian penting dari implementasi Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

    Polda Sumsel Tangani 7.572 Perkara

    Dalam Gelar Operasional tersebut juga dipaparkan capaian penanganan tindak pidana selama Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

    Sepanjang periode tersebut, Polda Sumatera Selatan menangani 7.572 perkara pidana.

    Dari jumlah tersebut, 4.392 kasus berhasil diselesaikan, atau mencapai 58 persen.

    Persentase penyelesaian perkara mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang berada pada angka 37,55 persen.

    Jenis tindak pidana yang masih mendominasi antara lain:

    Pencurian dengan pemberatan (Curat).

    Penyalahgunaan narkotika.

    Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

    Pencurian dengan kekerasan (Curas).

    Meski demikian, Kapolda kembali menekankan bahwa angka pengungkapan bukan satu-satunya indikator keberhasilan institusi.

    Karhutla Turun Hingga 60 Persen

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Resmikan Aplikasi AMPERA 24/7  Wujud Transformasi Layanan Polri

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Resmikan Aplikasi AMPERA 24/7  Wujud Transformasi Layanan Polri


    PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi dan inovasi berkelanjutan. Hal tersebut ditandai dengan peresmian Aplikasi AMPERA 24/7 serta inovasi pakan ternak berbahan dasar eceng gondok hasil kolaborasi Polrestabes Palembang dengan Universitas Sriwijaya oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di Mapolrestabes Palembang, Selasa (28/7).

    Peluncuran Aplikasi AMPERA 24/7 menjadi salah satu terobosan dalam meningkatkan kemudahan akses layanan kepolisian bagi masyarakat. Melalui satu platform digital, warga dapat memanfaatkan berbagai layanan, mulai dari pendaftaran rehabilitasi narkoba secara daring, antrean digital layanan kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas), pengecekan kendaraan hasil tindak pidana pencurian (curanmor), hingga pemantauan patroli Sabuk Kamtibmas secara real-time melalui perangkat telepon genggam.

    Selain menghadirkan inovasi di bidang pelayanan publik, Polrestabes Palembang juga memperkenalkan inovasi pakan ternak berbahan eceng gondok. Program yang dikembangkan bersama Universitas Sriwijaya tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus memanfaatkan tanaman eceng gondok yang selama ini kerap menjadi gulma di perairan.

    Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menegaskan bahwa berbagai inovasi tersebut merupakan implementasi nyata komitmen Polri dalam mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang semakin modern, mudah, dan bermanfaat.

    “Polda Sumsel berkomitmen penuh mengawal kebijakan Presiden dan Kapolri melalui aksi nyata di daerah. Inovasi yang dihadirkan Polrestabes Palembang, mulai dari digitalisasi layanan hingga ketahanan pangan, merupakan wujud konkret kepolisian yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga hadir membawa solusi bagi kebutuhan warga,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.

    Dengan hadirnya Aplikasi AMPERA 24/7 dan inovasi pakan ternak berbahan eceng gondok, Polda Sumsel berharap pelayanan kepolisian semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Di sisi lain, inovasi di bidang ketahanan pangan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif.

    Peluncuran kedua inovasi tersebut menjadi bukti komitmen Polda Sumsel dalam mewujudkan Polri yang Presisi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta semakin dekat dengan masyarakat melalui pelayanan yang inovatif dan solutif.

     

    Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Kapolda Sumsel Resmikan Aplikasi AMPERA 24/7 dan Inovasi Pakan Ternak Eceng Gondok, Wujud Transformasi Layanan Polri untuk Masyarakat”,

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Hadiri Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Hadiri Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat

    Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan energi nasional melalui pengawalan transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan kehadiran Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho SIK SH M.Hum pada Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Rabu (29/7/2026).

    Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Regulasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menata aktivitas sumur minyak masyarakat agar bertransformasi dari praktik ilegal menuju pengelolaan yang legal, aman, dan berkelanjutan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru SH, Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol. (Purn) Rudi Sufahriadi, jajaran SKK Migas, PT Pertamina EP, Forkopimda Sumatera Selatan, serta para kepala daerah dari Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara sebagai daerah penghasil minyak bumi di Sumatera Selatan.

    Melalui program ini, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan verifikasi terhadap ribuan titik sumur minyak masyarakat untuk selanjutnya dikelola secara resmi melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memberikan kepastian hukum, meningkatkan standar keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi peran aktif Polda Sumsel dalam mengawal transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat.

    “Kami mengapresiasi Kapolda Sumatera Selatan yang terus berupaya membantu masyarakat agar memiliki standar keamanan dalam pengelolaan sumur minyak. Polri hadir mengawasi agar kita terbebas dari praktik illegal drilling. Saya tekankan, apabila bapak dan ibu bekerja sesuai aturan yang legal dan hasil produksinya diserahkan kepada Pertamina, berarti telah ikut berkontribusi menjadi pahlawan devisa bagi negara karena membantu menekan impor minyak,” tegas Herman Deru.

    Senada dengan itu, Bupati Lahat Bursah Zarnubi berharap proses legalisasi sumur minyak masyarakat dapat segera terealisasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di sektor tersebut.

    “Kabupaten Lahat tinggal menunggu proses perizinan. Jangan sampai terlalu lama karena dikhawatirkan ada masyarakat yang kembali melakukan pengeboran ilegal. Perubahan dari illegal drilling menuju legal drilling harus segera terwujud. Terima kasih kepada Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan yang telah mengawal proses ini demi menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menegaskan, bahwa Polda Sumsel mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menciptakan tata kelola sektor migas yang legal, aman, dan berkelanjutan.

    “Kehadiran Bapak Kapolda Sumsel dalam peluncuran tata kelola ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan energi nasional. Kami tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar beralih menuju pengelolaan yang legal, aman, dan sesuai ketentuan. Dengan tata kelola yang baik, masyarakat terlindungi, lingkungan tetap terjaga, dan potensi penerimaan negara dari sektor energi dapat dioptimalkan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

    Rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan diikuti 447 peserta yang terdiri atas unsur TNI, Polri, Satpol PP, Forkopimcam, kepala desa, koperasi, serta perwakilan masyarakat pengelola sumur minyak. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 serta penekanan sirene sebagai simbol dimulainya implementasi tata kelola sumur minyak masyarakat di Sumatera Selatan.

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Hadiri Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Hadiri Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat

    Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan energi nasional melalui pengawalan transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan kehadiran Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho SIK SH M.Hum pada Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Rabu (29/7/2026).

    Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Regulasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menata aktivitas sumur minyak masyarakat agar bertransformasi dari praktik ilegal menuju pengelolaan yang legal, aman, dan berkelanjutan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru SH, Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol. (Purn) Rudi Sufahriadi, jajaran SKK Migas, PT Pertamina EP, Forkopimda Sumatera Selatan, serta para kepala daerah dari Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara sebagai daerah penghasil minyak bumi di Sumatera Selatan.

    Melalui program ini, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan verifikasi terhadap ribuan titik sumur minyak masyarakat untuk selanjutnya dikelola secara resmi melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memberikan kepastian hukum, meningkatkan standar keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi peran aktif Polda Sumsel dalam mengawal transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat.

    “Kami mengapresiasi Kapolda Sumatera Selatan yang terus berupaya membantu masyarakat agar memiliki standar keamanan dalam pengelolaan sumur minyak. Polri hadir mengawasi agar kita terbebas dari praktik illegal drilling. Saya tekankan, apabila bapak dan ibu bekerja sesuai aturan yang legal dan hasil produksinya diserahkan kepada Pertamina, berarti telah ikut berkontribusi menjadi pahlawan devisa bagi negara karena membantu menekan impor minyak,” tegas Herman Deru.

    Senada dengan itu, Bupati Lahat Bursah Zarnubi berharap proses legalisasi sumur minyak masyarakat dapat segera terealisasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di sektor tersebut.

    “Kabupaten Lahat tinggal menunggu proses perizinan. Jangan sampai terlalu lama karena dikhawatirkan ada masyarakat yang kembali melakukan pengeboran ilegal. Perubahan dari illegal drilling menuju legal drilling harus segera terwujud. Terima kasih kepada Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan yang telah mengawal proses ini demi menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya SIK MH menegaskan, bahwa Polda Sumsel mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menciptakan tata kelola sektor migas yang legal, aman, dan berkelanjutan.

    “Kehadiran Bapak Kapolda Sumsel dalam peluncuran tata kelola ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan energi nasional. Kami tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar beralih menuju pengelolaan yang legal, aman, dan sesuai ketentuan. Dengan tata kelola yang baik, masyarakat terlindungi, lingkungan tetap terjaga, dan potensi penerimaan negara dari sektor energi dapat dioptimalkan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya.

    Rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan diikuti 447 peserta yang terdiri atas unsur TNI, Polri, Satpol PP, Forkopimcam, kepala desa, koperasi, serta perwakilan masyarakat pengelola sumur minyak. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 serta penekanan sirene sebagai simbol dimulainya implementasi tata kelola sumur minyak masyarakat di Sumatera Selatan.

  • Kapolda-Pangdam Jaya Sambangi Pangkormar, TNI-Polri Kompak Jaga Jakarta Kondusif

    Kapolda-Pangdam Jaya Sambangi Pangkormar, TNI-Polri Kompak Jaga Jakarta Kondusif

    Sinergitas pengamanan wilayah ibu kota terus diperkuat melalui pertemuan silaturahmi jajaran pimpinan TNI dan Polri di Markas Komando Korps Marinir, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

    Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi mendatangi markas militer tersebut guna memperkokoh stabilitas keamanan. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi beserta jajarannya.

     

    Pertemuan strategis ini berfokus pada pembahasan langkah koordinasi, tingkat kesiapan personel, hingga kolaborasi lintas sektor dalam mengantisipasi dinamika keamanan Jakarta.

    Panglima Korps Marinir menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mendukung penuh pelaksanaan tugas pengamanan di seluruh wilayah Jakarta.

    “Korps Marinir siap dan harus terus bersinergi. Kami siap mendorong pasukan untuk memperkuat Kodam Jaya serta mendukung Polda Metro Jaya karena Jakarta merupakan central of gravity atau pusat berbagai aktivitas nasional,” ujar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi.

    Pihak kepolisian menekankan bahwa kedaulatan serta ketahanan nasional sangat bergantung pada kekompakan yang terjalin antarinstansi keamanan.

    “Sinergitas TNI-Polri merupakan pilar utama ketahanan NKRI. Dinamika geopolitik global dan regional yang dipengaruhi berbagai faktor harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarinstitusi harus terus diperkuat,” kata Komjen Asep Edi Suheri.

    Dukungan penuh dari pasukan Marinir selama penanganan keamanan di Jakarta juga mendapat apresiasi tinggi dari Kodam Jaya.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan bantuan kendali operasi pasukan Marinir. Jakarta harus tetap kondusif agar aktivitas masyarakat berjalan aman dan seluruh agenda kenegaraan dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” ujar Letjen TNI Deddy Suryadi.

    Sejumlah pejabat utama turut mendampingi pertemuan tersebut, di antaranya Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono, Asintel Kasdam Jaya Brigjen TNI Sri Marantika Beruh, Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

    Agenda silaturahmi ini menegaskan komitmen Korps Marinir, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya untuk terus mempererat soliditas demi menjaga stabilitas Jakarta sesuai semangat ‘TNI Prima, Polri Presisi, Jaga Jakarta untuk Indonesia’.

  • Buka Praops Senpi Musi 2026, Kapolda Sumsel Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Senpi Ilegal demi Rasa Aman Warga

    Buka Praops Senpi Musi 2026, Kapolda Sumsel Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Senpi Ilegal demi Rasa Aman Warga

    Main Image
    NextUI hero Image

    PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho membuka Latihan Pra-Operasi Senpi Musi Tahun 2026 di Mapolda Sumsel, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini digelar sebagai langkah pematangan kesiapan personel Polda Sumsel dan Polres jajaran dalam menghadapi ancaman peredaran senjata api ilegal di wilayah Sumatera Selatan.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel turut didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Karo Ops, Dir Intelkam, Dir Reskrimum, Dir Samapta, Dansat Brimob, Kabid TIK, Kabid Propam, Kabid Humas, dan Kabid Labfor. Para Kapolres jajaran Polda Sumsel juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

    Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan bahwa keberadaan senjata api ilegal di tengah masyarakat merupakan ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan warga. Menurutnya, setiap senjata api ilegal yang beredar memiliki potensi besar memicu gangguan kamtibmas, tindak pidana, hingga konflik sosial yang dapat membahayakan masyarakat.

    “Di balik setiap senjata api ilegal yang beredar di masyarakat, mempunyai potensi yang cukup besar terhadap gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolda Sumsel.

    Kapolda menekankan bahwa penanggulangan senjata api ilegal tidak hanya dipandang sebagai tugas penegakan hukum semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab Polri dalam melindungi kehidupan masyarakat. Karena itu, Operasi Senpi Musi 2026 harus dipersiapkan secara matang, terstruktur, dan berkelanjutan.

    “Penanggulangan senjata api ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tugas kita sebagai penjaga kehidupan, perawat peradaban, dan penjaga kemanusiaan,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 41 kasus dan mengamankan 302 senjata api rakitan berbagai jenis. Capaian tersebut patut diapresiasi, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa peredaran senjata api ilegal masih menjadi persoalan serius yang harus terus diantisipasi.

    “Untuk mengatasi ancaman tersebut, diperlukan operasi yang disiapkan secara matang, terstruktur, dan berkelanjutan sebagai bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” kata Kapolda.

    Menurut Kapolda, Operasi Senpi Musi Tahun 2026 merupakan wujud kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari ancaman senjata api ilegal. Operasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan rasa aman masyarakat, sehingga aktivitas pemerintah, pembangunan, dan kehidupan warga dapat berjalan dengan baik.

    “Operasi Senpi Musi Tahun 2026 ini merupakan wujud kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari ancaman senjata api ilegal,” ujarnya.

    Kapolda menegaskan bahwa operasi harus dilaksanakan secara profesional, terukur, humanis, dan bertanggung jawab. Keberhasilan operasi, kata dia, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel, tetapi juga kesiapan, kemampuan, kepekaan, dan kreativitas anggota di lapangan.

    “Operasi ini harus dilaksanakan secara profesional, terukur, humanis, dan bertanggung jawab. Keberhasilan operasi ini ditentukan oleh kesiapan, kemampuan, kepekaan, dan kreativitas setiap personel dalam melaksanakan tugas di lapangan,” jelasnya.

    Kapolda juga mengingatkan bahwa Sumatera Selatan memiliki tingkat kerawanan senjata api ilegal yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menuntut jajaran Polda Sumsel dan Polres jajaran untuk mampu memetakan target operasi secara tepat, menindaklanjuti informasi secara cepat, serta memperkuat koordinasi antar fungsi.

    Ia turut menyinggung beberapa peristiwa menonjol yang berkaitan dengan penggunaan senjata api ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut, menurut Kapolda, menjadi pengingat bahwa penanganan senpi ilegal harus dilakukan secara serius, tidak hanya dalam konteks operasi, tetapi juga sebagai tindak lanjut untuk menjamin rasa aman masyarakat.

    “Bukan hanya untuk operasi senpinya saja, tetapi juga tindak lanjut untuk bisa menjamin perasaan aman masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan,” tegasnya.

    Dalam arahannya kepada peserta latihan, Kapolda meminta seluruh personel mengikuti rangkaian latihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan materi, sinergi antar fungsi, solidaritas, integritas, serta kerahasiaan informasi operasi.

    “Jaga integritas, hindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak memberikan informasi operasi kepada pihak yang tidak berkepentingan,” pesan Kapolda.

    Selain itu, Kapolda meminta seluruh personel memegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas agar Operasi Senpi Musi 2026 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

    “Pegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, agar operasi dapat berjalan efektif dan efisien, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

    Kapolda berharap Latihan Pra-Operasi Senpi Musi 2026 menjadi ruang untuk menyamakan langkah, memperkuat persiapan, dan membangun komitmen bersama seluruh jajaran Polda Sumsel dalam menjaga keamanan Bumi Sriwijaya.

    “Tanamkan semangat Nyago Bumi Sriwijaya Aman dan Baik, yaitu hadir dengan cepat, tepat, humanis, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan masyarakat di Sumatera Selatan,” ucap Kapolda.

    Dengan dibukanya Latihan Pra-Operasi Senpi Musi Tahun 2026, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran senjata api ilegal. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan langsung kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan rasa aman di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

  • Buka Praops Senpi Musi 2026, Kapolda Sumsel Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Senpi Ilegal demi Rasa Aman Warga

    Buka Praops Senpi Musi 2026, Kapolda Sumsel Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Senpi Ilegal demi Rasa Aman Warga

    Main Image
    NextUI hero Image

    PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho membuka Latihan Pra-Operasi Senpi Musi Tahun 2026 di Mapolda Sumsel, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini digelar sebagai langkah pematangan kesiapan personel Polda Sumsel dan Polres jajaran dalam menghadapi ancaman peredaran senjata api ilegal di wilayah Sumatera Selatan.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel turut didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Karo Ops, Dir Intelkam, Dir Reskrimum, Dir Samapta, Dansat Brimob, Kabid TIK, Kabid Propam, Kabid Humas, dan Kabid Labfor. Para Kapolres jajaran Polda Sumsel juga mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

    Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menegaskan bahwa keberadaan senjata api ilegal di tengah masyarakat merupakan ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan warga. Menurutnya, setiap senjata api ilegal yang beredar memiliki potensi besar memicu gangguan kamtibmas, tindak pidana, hingga konflik sosial yang dapat membahayakan masyarakat.

    “Di balik setiap senjata api ilegal yang beredar di masyarakat, mempunyai potensi yang cukup besar terhadap gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolda Sumsel.

    Kapolda menekankan bahwa penanggulangan senjata api ilegal tidak hanya dipandang sebagai tugas penegakan hukum semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab Polri dalam melindungi kehidupan masyarakat. Karena itu, Operasi Senpi Musi 2026 harus dipersiapkan secara matang, terstruktur, dan berkelanjutan.

    “Penanggulangan senjata api ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tugas kita sebagai penjaga kehidupan, perawat peradaban, dan penjaga kemanusiaan,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 41 kasus dan mengamankan 302 senjata api rakitan berbagai jenis. Capaian tersebut patut diapresiasi, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa peredaran senjata api ilegal masih menjadi persoalan serius yang harus terus diantisipasi.

    “Untuk mengatasi ancaman tersebut, diperlukan operasi yang disiapkan secara matang, terstruktur, dan berkelanjutan sebagai bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” kata Kapolda.

    Menurut Kapolda, Operasi Senpi Musi Tahun 2026 merupakan wujud kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari ancaman senjata api ilegal. Operasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan rasa aman masyarakat, sehingga aktivitas pemerintah, pembangunan, dan kehidupan warga dapat berjalan dengan baik.

    “Operasi Senpi Musi Tahun 2026 ini merupakan wujud kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari ancaman senjata api ilegal,” ujarnya.

    Kapolda menegaskan bahwa operasi harus dilaksanakan secara profesional, terukur, humanis, dan bertanggung jawab. Keberhasilan operasi, kata dia, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel, tetapi juga kesiapan, kemampuan, kepekaan, dan kreativitas anggota di lapangan.

    “Operasi ini harus dilaksanakan secara profesional, terukur, humanis, dan bertanggung jawab. Keberhasilan operasi ini ditentukan oleh kesiapan, kemampuan, kepekaan, dan kreativitas setiap personel dalam melaksanakan tugas di lapangan,” jelasnya.

    Kapolda juga mengingatkan bahwa Sumatera Selatan memiliki tingkat kerawanan senjata api ilegal yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menuntut jajaran Polda Sumsel dan Polres jajaran untuk mampu memetakan target operasi secara tepat, menindaklanjuti informasi secara cepat, serta memperkuat koordinasi antar fungsi.

    Ia turut menyinggung beberapa peristiwa menonjol yang berkaitan dengan penggunaan senjata api ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut, menurut Kapolda, menjadi pengingat bahwa penanganan senpi ilegal harus dilakukan secara serius, tidak hanya dalam konteks operasi, tetapi juga sebagai tindak lanjut untuk menjamin rasa aman masyarakat.

    “Bukan hanya untuk operasi senpinya saja, tetapi juga tindak lanjut untuk bisa menjamin perasaan aman masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan,” tegasnya.

    Dalam arahannya kepada peserta latihan, Kapolda meminta seluruh personel mengikuti rangkaian latihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan materi, sinergi antar fungsi, solidaritas, integritas, serta kerahasiaan informasi operasi.

    “Jaga integritas, hindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak memberikan informasi operasi kepada pihak yang tidak berkepentingan,” pesan Kapolda.

    Selain itu, Kapolda meminta seluruh personel memegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas agar Operasi Senpi Musi 2026 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

    “Pegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, agar operasi dapat berjalan efektif dan efisien, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

    Kapolda berharap Latihan Pra-Operasi Senpi Musi 2026 menjadi ruang untuk menyamakan langkah, memperkuat persiapan, dan membangun komitmen bersama seluruh jajaran Polda Sumsel dalam menjaga keamanan Bumi Sriwijaya.

    “Tanamkan semangat Nyago Bumi Sriwijaya Aman dan Baik, yaitu hadir dengan cepat, tepat, humanis, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan masyarakat di Sumatera Selatan,” ucap Kapolda.

    Dengan dibukanya Latihan Pra-Operasi Senpi Musi Tahun 2026, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran senjata api ilegal. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan langsung kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan rasa aman di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

  • Kapolda Sumsel Hadiri Peluncuran Buku Sejarah NU Sumsel, Perkuat Sinergi Ulama dan Polri

    Kapolda Sumsel Hadiri Peluncuran Buku Sejarah NU Sumsel, Perkuat Sinergi Ulama dan Polri

    Palembang — Polda Sumatera Selatan terus mempererat kerja sama dengan para tokoh agama sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung agenda pembangunan nasional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kapolda Sumsel dalam peluncuran buku sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Selatan yang menjadi momentum memperkokoh kolaborasi antara ulama dan umara demi menjaga kondusivitas daerah.

    Peluncuran buku berjudul “Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan: Sejarah Penyebaran di 17 Kabupaten/Kota” digelar di Asrama Haji Palembang, Kamis (23/7/2026). Acara tersebut dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, pengurus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan, tokoh agama, akademisi, serta tamu undangan lainnya.

    Kehadiran Polda Sumatera Selatan dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, serta pelestarian sejarah organisasi keagamaan yang memiliki kontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Sinergi antara Polri dan tokoh agama juga menjadi bagian dari implementasi Polri Presisi dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumatera Selatan didampingi Direktur Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Tony Budhi Susetyo, S.I.K., M.H., Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Hari Purnomo, S.I.K., S.H., M.H., M.Han., serta sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel lainnya. Turut hadir Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Gudfan Arif Ghofur dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan KH. M. Hendra Zainuddin Al Qodiri.

    Peluncuran buku sejarah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan dakwah dan pengabdian para ulama di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dokumentasi tersebut diharapkan menjadi referensi sejarah sekaligus memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

    Kolaborasi yang terjalin antara Polri dan tokoh agama dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui komunikasi yang baik, berbagai potensi konflik sosial dapat diantisipasi sejak dini sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan optimal.

    Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan ulama merupakan kekuatan penting dalam menjaga persatuan bangsa serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

    “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan para ulama, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Keharmonisan antara ulama dan umara menjadi modal utama dalam mewujudkan stabilitas keamanan yang mendukung keberhasilan program pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan KH. M. Hendra Zainuddin Al Qodiri menyampaikan apresiasi atas komitmen Polda Sumatera Selatan dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan para ulama dan organisasi keagamaan.

    “Kami mengapresiasi kehadiran Bapak Kapolda Sumsel beserta jajaran dalam kegiatan ini. Hubungan yang harmonis antara ulama dan kepolisian merupakan modal penting untuk menjaga persatuan, menciptakan suasana yang damai, serta memberikan ketenangan bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar KH. M. Hendra Zainuddin Al Qodiri.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penguatan kemitraan dengan organisasi keagamaan merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat ketahanan sosial dan menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

    “Kami terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi. Sinergi ini menjadi kekuatan bersama dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Sumatera Selatan,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Melalui kolaborasi yang semakin erat bersama Nahdlatul Ulama dan seluruh elemen masyarakat, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Sinergi antara Polri, ulama, pemerintah, dan masyarakat diharapkan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, harmonis, dan sejahtera.